home webmail download sitemap
ProfilKegiatanPeraturan & ArtikelKeanggotaanBuletin & NewsletterInternasional
 
   Menu Utama
Home
Rubrik
Contact Us
Download
Daftar Anggota GAPMMI 2014
Organisasi GAPMMI

   Rubrik
Berita KADIN Indonesia
Berita BPOM
Berita PERDAGANGAN
Berita PERINDUSTRIAN
Berita PERTANIAN
Bisnis & Keuangan
Berita Codex Indonesia

   Artikel Terakhir
Jakarta International Food Expo (JIFEX) 2017, 10 - 12 Agustus 2017, Jakarta Convention Center
EXPO CLEAN 2017
HVACR / PS Southeast Asia 2016
Member Gathering GAPMMI, 23 September 2016
Vitafoods Asia 2016

   Social Networking

   Advertising


Buku Direktori GAPMMI 2012/2013

   Statistik Situs
  Visitor : 2822726 visitors
  Hits : 23867575 hits
  Online : 16 users

   


Kementerian Perdagangan: Mulai 1 Januari 2011, Industri boleh Impor Produk Jadi
Kamis, 07 Oktober 10 - oleh : admin

JAKARTA - Produsen produk manufaktur yang memiliki industri di Indonesia bisa melakukan impor produk jadi mulai 1 Januari 2011.


Aturan yang tertuang dalam keputusan Menteri Perdagangan No 39/M-DAG/PER/10/2010 yang ditandatangani 4 Oktober bertujuan untuk memperlancar dan mengembangkan bisnis dari produsen manufaktur nasional.


"Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya," demikian tertulis dalam Kepmen yang diteken oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu yang dirilis Rabu (6/10).


Namun aturan ini mensyaratkan produsen harus mengantongi dulu status Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kepala dinas propinsi.


Syarat lainnya adalah produk yang akan diimpor tersebut haruslah produk yang sesuai dengan usahanya, atau produk sejenis yang izinnya sudah diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang.
Untuk pengajuan impor produk yang diinginkan tersebut, pelaku usaha harus mengakukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan izin usaha sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM atau instansi sejenisnya.


Selanjutnya, setelah mengantongi izin tersebut produsen diwajibkan menyampaikan laporan realisasi impor ke Kementerian Perdagangan secara tertulis. Laporan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan melalui situs layanan online Inatrade


Dalam aturan ini, Kementerian Perdagangan juga memberikan sanksi bagi importir jika tidak menyampaikan laporan realisasi impor.


Pencabutan izin dilakukan jika hasil audit menyebutkan ada perbedaan data impor yang dengan realisasi impornya. Selain, itu izin juga dicabut jika si produsen tidak lagi melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya.


"Permintaan tertulis pencabutan dari daftar produsen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan produsen telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan, dan/atau dikenakan sanksi pencabutan APIP," demikian tertulis dalam aturan tersebut.


Jika sudah dicabut izin impornya sebagai APIP, produsen masih berkesempatan menjadi importir lagi setelah 1 tahun sejak tanggal pencabutan izin yang lama.


Sumber: Media Indonesia

  kirim ke teman |   versi cetak


Tidak ada komentar tentang artikel ini.

Formulir Komentar | Aturan >>

Nama
Email
Judul Komentar
Komentar

 
   
   Pencarian

cari di  
 

   Kalender

   Ketua Umum


Adhi S. Lukman

   Quote of the day
"Food probably has a very great influence on the condition of men. Wine exercises a more visible influence, food does it more slowly but perhaps just as surely. Who knows if a well-prepared soup was not responsible for the pneumatic pump or a poor one for a war?"
Georg C. Lichtenberg (1742-1799) German scientist, satirist and anglophile.

   Event

International Indonesia Seafood & Meat Expo 2019, 9-11 October 2019, JIExpo Kemayoran


FoodTech Internatonal, 9-11 October 2019, JIExpo Kemayoran


   Media Partner

Food Review Indonesia

   Afiliasi

Food Industry Asia

 

Copyright © 2010 Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia.
All Rights Reserved.