GAPMMI - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia
Rubrik : Berita PERDAGANGAN
Membangun Kesetaraan Posisi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha
Selasa, 20 Maret 12 - by : admin


JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi bersama Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Suarhatini Hadad Selasa (13/12) menyaksikan penandatanganan Deklarasi Pelaku Usaha Peduli Perlindungan Konsumen oleh 6 (enam) perwakilan asosiasi pelaku usaha di Senayan City, Jakarta. Keenam perwakilan tersebut adalah dari: 1) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); 2) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO); 3) Asosiasi Kliring Interkoneksi Telekomunikasi (ASKITEL); 4) Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA); 5) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI); dan 6) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).



Acara yang difasilitasi oleh BPKN ini bertujuan untuk membangun kesetaraan posisi dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha; memperkuat tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen; serta membangun transaksi konsumen dengan pelaku usaha yang berkeadilan.
Deklarasi Pelaku Usaha merupakan salah satu “self declaration” terhadap penegakan perlindungan konsumen. BPKN mencermati hak-hak dan kewajiban konsumen perlu terus digaungkan agar melekat dalam setiap aktivitas transaksi konsumen. Penegakan perlindungan konsumen bermartabat bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab para pelaku usaha. Oleh karena itu, pembudayaan sikap bertanggung jawab pelaku usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang aman dan nyaman bagi konsumen merupakan proses yang perlu dijalankan secara sungguh-sungguh.

Hal tersebut didukung oleh Wakil Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hokum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Kini saatnya pelaku usaha sebagai mitra pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen melalui edukasi dan self regulation. Menurut Wamendag, “Self regulation sebagai bentuk pengaturan sendiri oleh pelaku usaha dan ditetapkan bersama seyogyanya dilandasi oleh itikad baik untuk memajukan perlindungan konsumen di Indonesia.”Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, namun belum semua pelaku usaha di Indonesia belum menempatkan kepentingan perlindungan konsumen sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Wamendag menambahkan, karena itu deklarasi oleh para asosiasi/ pelaku usaha pada hari diharapkan dapat menjadi langkah kecil namun member dampak besar untuk dapat diikuti oleh pelaku usaha lainnya guna menegakkan perlindungan konsumen di Indonesia. Menurut Kepala BPKN Suarhatini Hadad, “Salah satu faktor yang menentukan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang memadai secara berkelanjutan agar cerdas, kritis dan memiliki kesadaran bertindak, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan.”

Penetapan Hari Konsumen Nasional dan penunjukan Duta Konsumen Nasional

Upaya penguatan konsumen cerdas di Indonesia sangat penting untuk dikembangkan secara berkesinambungan setiap tahunnya melalui momentum peringatan Hari Konsumen Nasional. Penetapan Hari Konsumen Nasional menjadi langkah strategis agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membangun gerakan budaya konsumen cerdas. Gagasan tersebut dikemukakan BPKN melalui serangkaian diskusi terakhir dengan para pemangku kepentingan dalam sebuah Forum Komunikasi yang akhirnya menyepakati Hari Konsumen Nasional jatuh pada 20 April 2011 dengan Duta Konsumen Cerdas yang terpilih adalah Tasya Kamila. (FRI)
GAPMMI - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia : http://www.gapmmi.or.id
Versi Online : http://www.gapmmi.or.id/?pilih=lihat&id=13410