GAPMMI - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia
Rubrik : Berita PERINDUSTRIAN
Menperin: Semua FTA Harus Untungkan Industri Nasional
Selasa, 20 Maret 12 - by : admin
BANDUNG - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan, semua kerja sama perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dan ekonomi dengan negara lain harus mengutamakan industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan bersikap kritis terhadap setiap rencana kerja sama ekonomi yang baru dan lama.

Karena itu, Menperin akan menjalin komunikasi yang intensif dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Perekonimian, terutama untuk menghitung dan memetakan gambaran keuntungan dan kerugian dampak dari setiap FTA dan kerja sama ekonomi lain yang akan diteken. Hal tersebut telah disepakati bersama antar kementerian.

"Bukan kami menghalangi, tapi semua harus dihitung dan dikaji mencakup semua sektor dan data. Jadi, jangan lagi ada FTA yang menyebabkan industri kita kebobolan," ujar Hidayat, usai pengarahan workshop Kemenperin tentang Pendalaman Kebijakan Industri di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/3) malam.

Indonesia saat ini sudah menjalin FTA dengan sejumlah negara, baik secara bilateral maupun regional. Secara bilateral, Indonesia menjalin perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/ IJ-EPA). Meski mengusung nama EPA, perjanjian yang diteken pada 20 Agustus 2007 itu menitikberatkan pada FTA dan kerja sama investasi.

Adapun secara regional, Indonesia bersama negara-negara anggota lainnya di Asean sudah menjalin FTA dengan Korea Selatan (Asean-Korea FTA) dan Tiongkok (CAFTA). FTA tersebut berlaku masing-masing sejak 1 Januari 2010. Selain itu, sejak Desember 2011, Indonesia bersama negara-negara Asean telah menjalin perjanjian perdagangan bebas regional Asean-AustraliaSelandia Baru (Asean-Australia-New Zealand FTA/AANZFTA).

Di luar negera-negara tersebut, Indonesia sedang menjajaki FTA secara bilateral dengan Chile, Turki, dan negara-negara Uni Eropa (UE). Sedangkan secara regional, Indonesia bersama negara-negara Asean lain tengah menjajaki FTA dengan India dan Pakistan. Itu semua di luar kerangka kerja sama ekonomi secara umum, seperti Asean plus Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang (Asean+3).

Renegosiasi dan Negosiator

Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana menambahkan, Indonesia harus menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terhadap setieip kerja sama ekonomi yang mengkhawatirkan. Kemenperin mulai menyiapkan kemungkinan renegosiasi terhadap kerja saina ekonomi yang merugikan Indonesia, terutama terhadap FTA yang semakin memperdalam defisit perdagangan Indonesia.

"Ada yang disebut klausula temporary suspended. Kita bisa memanfaatkan itu untuk memperjuangkan industri-industri yang mengalami injury (kerugian) akibat defisit perdagangan dengan negara lain yang semakin dalam," kata dia.

Hanya saja, Indonesia juga membutuhkan persetujuan Asean atau negara mitra kerja sama sebelum mengajukan klausul itu. Hal tersebut memerlukan perjuangan yang keras karena menyangkut persaingan industri antar negara.

Dia memaparkan, sepanjang tahun 2007-2011, tercatat sudah 12 sektor industri yang tertekan oleh impor produk sejenis yang naik lebih dari 50%. Pemerintah pun sudah mulai menjalankan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dan anti dumping. Namun, akibat prosedurnya yang panjang, industri di dalam negeri sudah terlanjur tertekan oleh produk impor.

Karena itu, Agus berharap, ke depannya, setiap negosiator perjanjian kerja sama ekonomi harus memahami kondisi, kebutuhan, dan kekuatan industri di Tanah Air. Rencana kerja sama ekonomi diharapkan lebih fair, sehingga bisa menjamin pertumbuhan industri di dalam negeri pada masa depan.

Menurut Agus, Indonesia tidak bisa selamanya mengimpor barang modal hingga 2020. Sebab, negara yang maju sekalipun harus memiliki industri peralatan dan mesin sendiri serta kegiatan industri hilir yang mumpuni.

"Karena itu, saya lebih suka kalau kembali ke kerja sama multilateral, serta tidak terfokus pada kerja sama bilateral, plulateral, atau regional.

Keikutsertaan dalam suatu kerja sama juga jangan didasarkan khawatir kehilangan pasar, karena pasar domestik kita sebenarnya sangat besar dan perlu dilindungi," ujar dia.

Agus menegaskan, prinsip-prinsip itu juga berlaku untuk rencana kerja sama kemitraan ekonomi konferensif (comprehensive economic partnership agreement/ CEPA) dengan Uni Eropa (UE) dan India, yang saat ini belum memasuki negosiasi. "Saya tidak menentang, tapi harus dilihat mana yang bisa meningkatkan perdagangan secara fair. Semua tercermin dalam angka-angka perdagangan," kata dia.

Menurut dia, Indonesia jangan hanya berperan menjadi pemasok bahan baku, tapi juga bisa memasok barang modal dalam kerja sama ekonomi dengan negara lain. Caranya, pemerintah harus menarik investasi barang modal ke Tanah Air untuk memperkuat industri manufaktur.

"Kalau hanya berdagang, banyak yang mau dagang dengan Indonesia. Jadi untuk jangka panjang, kerja sama itu harus memperkuat industri di dalam negeri," tegas Agus.

sumber : Investor Daily
GAPMMI - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia : http://www.gapmmi.or.id
Versi Online : http://www.gapmmi.or.id/?pilih=lihat&id=13413