GAPMMI - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia
Rubrik : Berita PERDAGANGAN
Kementerian Perdagangan: Mulai 1 Januari 2011, Industri boleh Impor Produk Jadi
Kamis, 07 Oktober 10 - by : admin
JAKARTA - Produsen produk manufaktur yang memiliki industri di Indonesia bisa melakukan impor produk jadi mulai 1 Januari 2011.


Aturan yang tertuang dalam keputusan Menteri Perdagangan No 39/M-DAG/PER/10/2010 yang ditandatangani 4 Oktober bertujuan untuk memperlancar dan mengembangkan bisnis dari produsen manufaktur nasional.


"Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya," demikian tertulis dalam Kepmen yang diteken oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu yang dirilis Rabu (6/10).


Namun aturan ini mensyaratkan produsen harus mengantongi dulu status Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kepala dinas propinsi.


Syarat lainnya adalah produk yang akan diimpor tersebut haruslah produk yang sesuai dengan usahanya, atau produk sejenis yang izinnya sudah diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang.
Untuk pengajuan impor produk yang diinginkan tersebut, pelaku usaha harus mengakukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan izin usaha sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM atau instansi sejenisnya.


Selanjutnya, setelah mengantongi izin tersebut produsen diwajibkan menyampaikan laporan realisasi impor ke Kementerian Perdagangan secara tertulis. Laporan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan melalui situs layanan online Inatrade


Dalam aturan ini, Kementerian Perdagangan juga memberikan sanksi bagi importir jika tidak menyampaikan laporan realisasi impor.


Pencabutan izin dilakukan jika hasil audit menyebutkan ada perbedaan data impor yang dengan realisasi impornya. Selain, itu izin juga dicabut jika si produsen tidak lagi melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya.


"Permintaan tertulis pencabutan dari daftar produsen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan produsen telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan, dan/atau dikenakan sanksi pencabutan APIP," demikian tertulis dalam aturan tersebut.


Jika sudah dicabut izin impornya sebagai APIP, produsen masih berkesempatan menjadi importir lagi setelah 1 tahun sejak tanggal pencabutan izin yang lama.


Sumber: Media Indonesia
GAPMMI - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia : http://www.gapmmi.or.id
Versi Online : http://www.gapmmi.or.id/?pilih=lihat&id=65